Wednesday, March 13, 2024
Saturday, March 9, 2024
Potret Kelam Anak Indonesia
Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jumlah anak Indonesia yang terlantar saat ini adalah 5.400.000, dan anak-anak yang dipekerjakan 1.760.000. Sekitar 6000 anak berada dalam penjara, 104.497 menjadi anak jalanan. Anak-anak yang terinfeksi HIV/AIDS berjumlah 640.000, sedang anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 55.000 anak, 100.000 anak telah menjadi korban perdagangan anak. Penderitaan anak-anak itu masih ditambah lagi korban tindak kekerasan 2.810.000, korban napza 12.305 anak. Itulah potret kelam anak-anak Indonesia saat ini. Malangnya dari tahun ke tahun penderitaan anak Indonesia itu terus meningkat.
Maraknya penganiayaan, bahkan pembunuhan anak-anak oleh orang tua kandung mereka sendiri semakin meneguhkan bahwa anak-anak Indonesia masih sulit mendapatkan tempat berlindung yang aman, meskipun berada di rumah orang tua mereka sendiri. Bahkan, dengan alasan kemiskinan, orang tua mereka ada yang tega menjual dan menjadikan mereka pemuas nafsu seks mereka yang menjadi budak seks. Maraknya penculikan anak yang disinyalir terkait dengan mafia perdagangan manusia masih menjadi ancaman bagi anak-anak Indonesia.
World Vision melaporkan bahwa kekerasan anak di Indonesia terus meningkat bukan hanya dari segi kuantitas yang bertambah, melainkan juga kualitas. Tahun 2008 terdapat 1.626 kasus, pada tahun 2009 naik menjadi 1.891 kasus. Ini juga diteguhkan oleh laporan Komnas perlindungan anak, tahun 2008 terdapat 1726 laporan, dan tahun 2009 sebanyak 1.998 kasus. Jumlah tersebut bertambah setiap tahunnya. Jika tidak ada tindakan sistematis dari pemerintah untuk menanggulanginya, anak-anak Indonesia akan sulit untuk meraih masa depan mereka.
Secara hukum anak-anak Indonesia memang telah mendapatkan perlindungan yang memadai. Sebut saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 63-66, dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 88 (Bab XII mengenai Ketentuan Pidana), secara tegas memberikan ganjaran yang berat bagi siapapun mengeksploitasi anak baik secara ekonomi, maupun seksual, yakni pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
Apabila undang-undang tersebut diimplementasikan dengan baik, maka hari HAN yang diselenggarakan demikian meriah itu akan menjadi dorongan kuat bagai anak-anak Indonesia untuk berjuang meraih masa depan.
Masa depan bangsa
Bangsa Indonesia meyakini bahwa anak-anak merupakan investasi terbaik bagi sebuah kemajuan dan pembangunan. Keyakinan itu dicantumkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 1984 yang menetapkan setiap tanggal 23 Juli sebagai hari anak nasional. Keyakinan tersebut kemudian kembali diteguhkan dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
Anak-anak sebagai pemilik masa depan yang menjadi pilar penting bagi maju mundurnya sebuah bangsa menjadi kebenaran yang juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan tanggal 20 November sebagai hari anak-anak sedunia. Setidaknya ada 150 negara di dunia yang memperingati hari anak sedunia tersebut sebagai pengakuan pentingnya memberikan perhatian terhadap anak-anak bagi kelangsungan sebuah bangsa.
Bagi Indonesia yang mengakui bahwa pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh pemerintah, individu dan masyarakat maka ini berarti bahwa perlindungan hak-hak anak menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Keluarga-keluarga Indonesia mestinya merenungkan apa yang dikatakan Driyarkara, “kandungan ibu hanya bisa dilanjutkan dengan kandungan keluarga.”Anak-anak Indonesia bisa belajar dengan baik untuk meraih masa depan mereka, dan itu menjadi jaminan bagi masa depan bangsa ini.
Binsar A. Hutabarat
Sunday, February 25, 2024
Humility and the Elevation of the Mind to God
Humility and the Elevation of the Mind to God
Humility and the Elevation of the Mind to God Kindle Edition
by Thomas A. Kempis (Author) Format: Kindle Edition
Thomas à Kempis dengan nama asli Thomas Hemerkens memiliki banyak tulisan yang terkenal, salah satunya adalah buku yang berjudul "Humility and the Elevation of the Mind to God" terbitan Kindle, Amazon. Thomas Kempis merupakan teolog Ktisten yang kondang pada abad pertengahan.
Membaca tulisan Thomas Kempis pada saat ini tentu saja masih banyak yang bisa kita pelajari, mungkin konteks telah berubah, tetapi Allah yang tak berubah dapat melakukan hal yang sama untuk hidup mawas diri, hidup rendah hati. Ingin membeli buku ini, Klik Disini!
Banyak atribut modern yang membuat manusia merasa kuat, dan melupakan Allah sang pencipta, akibatnya hidup bersama bukan hanya antaragama, tapi pada satu komunitas agama yang sama kerap manusia tak dapat hidup rendah hati, indikatornya jelas, konflik dari hal yang kecil hingga hal besar yang menyulut peperangan antar bangsa tetap berlangsung.
Membaca tulisan Thomas Kempis penting untuk kita bisa hidup mawas diri, hidup rendah hati di dalam kebergantungan dengan Allah. Manusia adalh ciptaan dan tak pernah dan tak perlu menjadi sang pencipta. berikut pengantar singkat tentang buku itu:
"Humility and the Elevation of the Mind to God" is a transformative exploration of the virtue of humility, authored by Thomas à Kempis. Within its pages, readers are guided on a profound journey towards self-reflection and the pursuit of a humble and elevated connection with the Divine.
This enlightening book addresses various facets of humility and its profound impact on our spiritual journey. From embracing a lowly view of oneself to caution in our endeavors, from taming false confidence to attaining inner peace and overcoming temptations, these teachings offer invaluable guidance on the path toward genuine humility.https://amzn.to/3SQbOFp
Through humble submission to others, purity of mind, and self-criticism, the reader is encouraged to cultivate a humble perspective in all aspects of life. The book emphasizes the importance of listening humbly to God's words and living in genuine obedience, following the example of Jesus Christ.
Thomas à Kempis highlights the need to consider God's secret judgments and warns against vain self-assessment. The pursuit of the highest good requires self-denial, renunciation of worldly desires, and freedom from the shackles of self-love. It calls for a sincere and utter self-renunciation that leads to the liberation of the heart.
The text stresses the insignificance of human goodness and the futility of seeking worldly honors. It encourages a detachment from outward things and a focus on humble tasks when higher occupations seem out of reach. It also instills the recognition of our unworthiness and the avoidance of self-conceit.
Within "Humility and the Elevation of the Mind to God," readers will find a profound call to abandon pretense and embrace a genuine, humble disposition. By turning our gaze inward and developing an intimate connection with the Divine, we discover the true essence of humility and embark on a journey of self-transformation.https://amzn.to/3SQbOFp
Friday, February 23, 2024
Bisnis online, peluang atau ancaman?
Bisnis online, peluang atau ancaman?
Bisnis online melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia yang fasilitas internetnya pada banyak daerah masih sulit di akses.
Pertanyaannya kemudian, apakah bisnis online ini memberikan peluang dunia usaha, atau menjadi ancaman akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja dengan semakin gencarnya perushaan perdagangan online menawarkan diskon dan fasilitas lainnya.
Demikian juga dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang harus ditutup karena sepi pelanggan, secara khusus bisnis fashion.
Blog ini akan membahas sepak terjang bisnis online, termasuk peluang yang diberikan dan ancaman yang datang yang perlu diantisipasi.
Shopee Affiliate Millionaire
Shopee Affiliate Millionaire leaders adalah salah satu program shopee affiliate yang sedang kondang, ajakan untuk menjadi millioner dengan mengajak orang memnjado member dalam satu tim leader ini sangat menarik.
Seorang member baru bisa masuk menjadi anggota tim leaders dengan bergabung melalui member shopee dan memasukan nomor kdetim. Jika anda ingin bergabung dengan tim ku, silahkan mencantumkan kode ini VU9KYTV. Untuk bergabung dengan shopee millionaire silahkan klik link ini https://s.id/22rJO
.jpeg)
Banyaknya produk lokal yang di jual secara online akan memajukan usaha di negeri ini. Berarti, bergabung dengan shopee melalui penjualan online tidak akan mengganggu usaha para pengusaha, karena sistem affiliate ini menguntungkan semua pihak.
Para pengusaha juga bisa menjadi seller di shopee, jadi penghasilannya lebih besar dibanding seorang affiliate, tapi tidak berarti bahwa menjadi affiliate tidak bisa menjadi millioner, program ini menunjukkan bahwa menjadi affilate shopee bisa jadi millioner, silahkan gabung untuk menjadi millionare, https://s.id/22rJO
Wednesday, February 21, 2024
Pemungutan suara telah selesai, What next?
Pemungutan suara telah selesai, What next?
Pemungutan suara sebagai ruang kedaulatan rakyat dalam menentukan perubahan di Indonesia melalui pergantian kepemimpinan telah berlangsung dengan damai dan aman.
Selanjutnya, masyarakat Indonesia perlu menantikan penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihsn Umum (KPU) dengan damai.
Penghitungan suara cepat atau QUICK COUNT melaporkan bahwa pasangan calon 02 meraih suara mutlak, dan pemilu akan berlangsung dalam satu putaran, tapi tetap saja penetapan final berada ditangan KPU.
Suara-suara yang menginformasikan adanya kecurangan pada saat pemungutan suara terus berlangsung, tapi usaha untuk mendapatkan data yang valid, artinya perlu ada bukti-bukti yang jelas untuk memastikan apakah kecurangan itu sistematis atau tidak membutuhkan data yang cukup.
Kita setuju untuk mengawal terus penghitungan suara yang sedang dilakukan, namun tentu saja dengan penuh kehati-hatian, dan jangan juga menolak penghitungan suara cepat, karena penghitungan suara cepat itu sendiri merupakan usaha untuk mengawal pemilu yang adil dan jujur sebagai penghargaan terhadap kedaulatan rakyat.
Siapapun yang menang dalam pemilihan calon Presiden dan wakil presiden kemenangan untuk rakyat Indonesia, secara khusus dalam memberikan ruang terhadap kedaulatan rakyat.
https://www.binsarinstitute.com/2024/02/pemungutan-suara-telah-selesai-what-next.html
Tuesday, February 13, 2024
Kemiskinan
Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, perang terhadap kemiskinan di Indonesia terus dikumandangkan, bahkan itu menjadi tujuan utama yang menjadi cita-cita negara
Namun, implementasinya ternyata terlalu lambat, apalagi ketika penduduk miskin kemudian hanya jadi komoditas politik, data yang ditampilkan tentang jumlah penduduk miskin selalu menimbulkan kecurigaan dan perbantahan, seperti yang terjadi pada laporan data penduduk miskin yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini yang kemudian dibantah oleh LIPI.
Kepala BPS Rusman Heriawan menyatakan pendekatan kemiskinan Indonesia menggunakan metode basic need approach, bukan income approach. Dengan kebutuhan 2.100 kalori per hari, kemudian ditentukan berapa nilai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan itu. Garis kemiskinan Rp 186.636 dibentuk melalui konsumsi beras, sayuran, dan lain-lain.
Jika, seseorang mampu memenuhi kebutuhan setara 2.100 kalori per hari, berarti dia memenuhi garis kemiskinan makanan, sehingga tidak tergolong miskin. Berdasarkan standar tersebut dilaporkan Jumlah penduduk miskin hingga Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang atau setara 15,42 persen, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,21 juta bila dibandingkan pada Maret 2007 lalu yang mencapai 37,17 juta atau setara 16,58 persen.
Berbeda dengan apa yang dilaporkan BPS, kajian P2E-LIPI melaporkan bahwa kenaikan harga BBM Mei 2008 membuat warga miskin bertambah menjadi 41,7 juta orang (21,92 5%), artinya ada kenaikan penduduk miskin sebesar 4,5 juta dibandingkan posisi 2007.
Perbedaan itu menurut BPS karena LIPI memasukan kenaikan BBM, sedang Maret 2008 kenaikan BBM belum terjadi.
Persoalan menentukan standar kemiskinan memang tidak mudah, apalagi dalam dunia yang makin kompleks, karena itu persoalan kemiskinan juga semakin kompleks. Namun itu tidak berarti bahwa tak ada formula ampuh untuk mengurangi kemiskinan, karena ternyata formula untuk mengurangi angka kemiskinan dari jaman ke jaman tidak pernah berubah, yaitu meningkatkan kompetensi manusia (memerangi kebodohan) dan membelenggu kerakusan manusia (menumpas kejahatan dan ketidak adilan).
Yang menjadi persoalan sekarang adalah, berapa serius pemerintah bertekad untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan bukan hanya puas pada pelaporan angka kemiskinan yang sering kali bertentangan dengan realitas yang ada.
Memerangi Kebodohan
Abraham Kuyper, seorang Perdana Menteri Belanda, yang terkenal dengan politik etisnya, yang menguntungkan Indonesia pada masa Penjajahan Belanda, dalam pidatonya pernah mengatakan, “tugas untuk memelihara dan mengusahakan bumi memerlukan pengetahuan.
Untuk menyingkapkan potensi yang terkandung di dalam alam, atau mengarahkan kekayaan liar yang ada di dalam alam, manusia memerlukan kepandaian.”
Pengetahuan dan kepandaian itulah yang menyebabkan banyak Negara yang miskin sumber alamnya, seperti Korea Selatan misalnya, telah berhasil menjadi Negara maju, karena mampu mengolah alam yang dianugerahi Tuhan.
Sebaliknya ada Negara dengan sumber alam yang kaya, seperti Indonesia, namun rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan untuk mengolah alamnya.
Kebodoham membuat manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah alam, dan tentu saja tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya melalui alam.
Demikian juga kegagapan terhadap tekhnologi telah membuat Negara-negara dengan sumber alam melimpah tidak berhasil memanfaatkan sumber alamnya, sebaliknya Negara-negara dengan sumber alam yang minim, namun memiliki tenaga-tenaga yang akrab dengan tekhnologi telah mampu menarik manfaat dari kelimpahan sumber alam yang dimiliki oleh Negara-negara lain, khususnya dari Negara-negara miskin dengan kualitas kompetensi tenaga kerjanya yang lemah.
Banyak rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan bukan karena mereka malas, tetapi karena memiliki kompetensi yang rendah, tak terdidik dan hidup kurang gizi. Malangnya, keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini untuk memerangi kebodohan masih terbilang minim, itu terlihat dari perdebatan alot mengenai anggaran pendidikan yang juga terkait dengan peningkatan kualitas guru.
Melawan ketidakadilan
Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kebodohan manusia, tetapi juga oleh ketidakadilan. Mengenai hal ini Penulis kitab Pengkhotbah menjelaskan, “Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi dibawah matahari, dan lihatlah air mata orang –orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena dipihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan” ( Pengkhotbah 4:1)
Secara harfiah memang manusia bukan serigala atas sesamanya, manusia tidak saling memakan sesamanya. Tetapi dalam masyarakat yang tidak menghargai keadilan, manusia yang kuat memanfaatkan manusia yang lemah, dan yang lemah tak mampu memghindarinya. Ini adalah suatu kejahatan.
Ketidak adilan, penindasan terhadap orang miskin, atau yang menyebabkan kemiskinan adalah salah satu persoalan serius yang menyebabkan kemiskinan terus bertambah, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa dan pengusaha, lebih parah lagi jika kejahatan itu dilakukan dalam perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha.
Penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, suap, merupakan persoalan serius yang membuat penduduk miskin terus bertambah.
Penebangan hutan secara liar biasanya dilakukan melalui kerja sama antara pengusaha dan penguasa, pembabatan hutan secara semena-mena telah membuat rakyat miskin dengan pendidikannya yang rendah tidak lagi mampu mencukupi kebutuhannya melalui hasil hutan, belum lagi dengan adanya ancaman banjir yang makin memiskinkan mereka.
Manusia yang kuat membengkokan hukum dan undang-undang untuk melampiaskan kerakusannya, itu adalah kejahatan yang memiskinkan manusia lainnya dan telah dilakukan sepanjang jaman. Kejahatan itu juga terlihat pada pengelolaan sumber daya alam yang tak membuat rakyat disekitarnya mengalami peningkatan taraf hidup, demikian juga dengan kecurangan dalam persaingan usaha, pemberian kredit usaha dll.
Kemiskinan memang terus menjadi persoalan bagi negeri ini, tapi bukan berarti Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, tetapi itu lebih disebabkan karena pemerintah dan kita kurang konsisten untuk berjuang melawan kemiskinan. Pemerintah memang wajib bekerja keras untuk melawan kemiskinan, namun perjuangan melawan kemiskinan semestinya tidak hanya menunggu niat baik pemerintah, melainkan harus dimulai dari setiap pribadi di negeri ini.
Berjuang untuk menjadi cerdas dan mencerdaskan bangsa ini untuk memiliki kemampuan mengelola alam Indonesia yang subur dan bertindak adil terhadap sesama, adalah formula ampuh untuk melawan kemiskinan yang mesti kita kerjakan dan bukan untuk sekedar didengungkan apalagi hanya menjadi komoditas parta-partai politik.
Dr. Binsar A. Hutabarat
Diskriminasi
Itulah sebabnya pemerintah daerah Papua berusaha dengan segenap tenaga untuk menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS yang mematikan itu.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu telah mencanangkan tanggal 1 Desember 2009 sebagai hari gerakan seluruh masyarakat Papua dalam menanggulangi HIV/AIDS. Keputusan ini tentu saja harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua, karena semua orang di Papua khususnya memiliki kepentingan yang sama, yakni menekan laju pertumbuhan HIV yang mengancam setiap orang di Papua.
Kita semua mafhum, HIV /AIDS bukan hanya mengancam mereka yang terlibat seks bebas, atau kelompok berisiko tinggi, tetapi juga pada istri dalam keluarga baik-baik dan anak-anak, yang merupakan gelombang keempat dan kelima penularan HIV/AIDS.
HIV/AIDS pertama kali berjangkit dikalangan pria homoseksual dan para pengguna narkoba. Gelombang kedua pada para pekerja seksual. Gelombang ketiga pada para laki-laki pelanggan, kemudian menulari istri dan pacar mereka, dan selanjutnya pada anak-anak mereka.
Salah satu persoalan klasik yang bisa menjegal perjuangan seluruh masyarakat Papua dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah pemberian stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Apabila kejadian itu terus berlanjut, bukan mustahil tekad mulia Gubernur Papua itu tidak akan mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua. Karena itu, menurut penulis, pemerintah daerah Papua harus mendampingi gerakan tersebut dengan gerakan anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Stigma dan Diskriminasi
Stigmatisasi (sangka buruk) dan diskriminasi terhadap mereka yang menderita HIV/AIDS telah menjadi fenomena biasa di Indonesia, juga di Papua. Penderita HIV/AIDS dituding sebagai orang yang tidak bermoral dan pendosa. Dalam masyarakat Papua masih ada kepercayaan bahwa HIV/AIDS adalah akibat dari sebuah kutukan.
Stigmatisasi dan diskriminasi itu mengakibatkan orang dengan HIV bukan saja sulit mencari pekerjaan, tetapi juga akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, perumahan dan menghadapi berbagai hinaan, perlakuan yang tidak manusiawi.
Media sudah banyak melaporkan penderitaan mereka yang disingkirkan oleh masyarakat. Tindakan itu lahir akibat kepanikan anggota masyarakat yang sangat takut terjangkit HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara menghindarinya. Ketakutan yang berlebihan itu sering kali mampu mengikis perasaan belas kasihan pada penderita HIV/AIDS.
Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA di Papua terbaca jelas pada usulan pemaksaan penggunaan chips atau pemberian tato sebagai tanda pada penderita HIV yang berbahaya, yang dikuatirkan akan dengan sengaja menyebarkan virus itu kepada orang lain.
Tujuannya adalah, dengan adanya chips itu orang yang belum terinfeksi bisa waspada ketika berdekatan dengan mereka yang menderita HIV, dan orang yang terinfeksi tidak akan berani secara sengaja menyebarkan virus tersebut kepada orang lain.
Jika penderita HIV nekat menyebarkan virus itu pada orang lain, mereka akan terkena sanksi hukuman.
Semangat diskriminasi beberapa anggota DPRD Papua itu bermuara pada usaha melegalkan tindakan diskriminasi itu dalam bentuk peraturan daerah provinsi (raperdasi), yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakibat dihentikannya pembahasan raperdasi tersebut.
Semangat pencetus aturan yang diskriminatif terhadap ODHA itu tentu tidak dengan sendirinya padam setelah pembekuan raperdasi yang kontroversial itu.
Kepanikan karena takut terjangkit HIV/AIDS akan membuat mereka nekat, dan dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap ODHA dengan menghadirkan aturan-aturan yang diskriminatif untukmelindungi diri mereka. Ini adalah persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah Papua untuk mensukseskan gerakan penanggulangan HIV/AIDS di Papua.
Pemerintah daerah Papua perlu mendengar perasaan frustasi penderita HIV/AIDS sebagaimana yang pernah diungkapkan di Jakarta, 29 November 2006, lewat empat puluh orang penderita HIV/AIDS yang berdemo di bundaran Hotel Indonesia (HI) menolak perlakuan tidak adil yang mereka terima. Demonstrasi itu merupakan cetusan betapa pahitnya hidup penderita HIV/AIDS. Disamping harus berjuang melawan penyakit karena menurunnya kekebalan tubuh akibat terinfeksi HIV, mereka juga harus mengalami penderitaan karena ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh anggota keluarga mereka.
Suara frustasi penderita HIV pada demonstrasi itu tercetus saat mereka melontarkan ancaman akan menularkan virus yang ada dalam tubuh mereka kepada masyarakat umum, termasuk dokter dan aparat kepolisian jika diskriminasi terhadap mereka tidak dihentikan.
Rumor tentang pelaksanaan ancaman itu kemudian juga terdengar di berbagai tempat, juga di Papua.
Ancaman itu tentu saja amat menakutkan, tapi secara bersamaan mestinya mengingatkan masyarakat bahwa itu adalah luapan rasa frustasi ODHA yang tak lagi mampu menanggung penderitaan, dan membutuhkan pertolongan semua pihak.
Penderita HIV/AIDS jangan lagi dibebani dengan stigmatisasi dan diskriminasi.
Ancaman penderita HIV/AIDS yang sedang frustasi itu juga tidak boleh dijadikan “kambing hitam” atas tingginya penularan virus tersebut. Apalagi jika kemudian itu dijadikan dasar untuk melegalkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Kepanikan dalam menangani bencana HIV/AIDS bisa saja melahirkan kebijakan prematur yang bersifat diskriminatif.
Kebijakan prematur tersebut tentu saja tidak produktif dalam mengatasi bencana HIV/AIDS yang sesungguhnya membutuhkan kerja sama semua fihak, baik penderita maupun mereka yang belum terjangkit, dan pemerintah daerah harus berusaha mengatasi persoalan itu.
ODHA juga manusia
Tepatlah apa yang dikatakan Prof Jonathan Mann (almarhum), perintis paduan ilmu kesehatan dan HAM Universitas Harvard dan mantan Direktur Program Global WHO, ketika menjelaskan bahwa program penanggulangan AIDS di suatu negara bisa berhasil dengan cara merangkul, “memanusiakan” orang-orang dengan HIV/AIDS.
Penderita HIV/AIDS yang diterima dengan baik tentu saja akan bersedia ikut dalam usaaha penaggulangan wabah itu. Hanya dengan cara itulah keterlibatan seluruh masyarakat Papua dimungkinkan.
Sesungguhnya, penderita HIV/AIDS memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya, kemanusiaan mereka tidak pernah terhapus karena penyakit yang mereka derita, apalagi penyakit itu juga bukan pilihan mereka. ODHA juga manusia dan kemanusiaannya itu tidak bisa tercabut. Perlakuan manusiawi itu akan membuat mereka tidak akan merelakan saudara-saudara mereka di Papua menderita penyakit yang sama dengan apa yang mereka sedang derita.
Secara internasional, pengakuan pentingnya menghargai ODHA sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang mulia juga tertuang dalam deklarasi UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) pada tahun 2001. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang menandatangani deklarasi tersebut. Karena itu sudah seharusnya penggulangan HIV/AIDS di Papua, dan seantero Indonesia memerhatikan deklarasi itu.
Penderita HIV/AIDS sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan dengan bekerjasama dengan merekalah kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit itu.
Anti Stigma dan Diskriminasi
Sesungguhnya tak ada alasan sahih untuk mendiskriminasikan mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, apalagi saat ini banyak diantara mereka yang terinfeksi HIV/AIDS adalah anggota keluarga baik- baik. Melalui berbagai cara, HIV/AIDS menjangkiti banyak anggota keluarga baik-baik itu, bahkan diantara mereka yang menderita HIV/AIDS ada juga anak-anak, karena terlahir dalam kandungan ibu penderita HIV.
Mengacu pada Deklarasi Universal HAM, siapapun tak boleh mencabut hak asasi seseorang, demikian juga sebuah virus HIV tidak bisa mencabutnya. Sikap-sikap yang diskriminatif dan mendeskreditkan kedudukan ODHA dalam masyarakat jelas pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua, hanya mungkin terjadi jika promosi anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dilaksanakan dengan konsisten dan konsekwen seiring dengan gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Hanya dengan itulah program penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua dapat terwujud.
Disamping itu, kampanye anti stigma dan diskriminasi yang menjadi bagian dalam program penggulangan HIV/AIDS ini juga akan menolong pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Papua, karena HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga memiskinkan keluarga yang terjangkit HIV/AIDS, apalagi jka mereka diperlakukan secara diskriminatif.
Binsar Antoni Hutabarat
Tuesday, February 6, 2024
Etika Global
Etika Global
Hidup bersama selalu saja menghadirkan persoalan, meski pada saat bersamaan juga menghadirkan kebaikan bersama.
Bagaimanakah dalam keterbatasan manusia, relasi antar sesama itu bisa menghadirkan kebaikan, dan kedamaian bersama.
Mungkinkah sebuah etika global dapat mewujud dalam hidup bersama manusia yang terbatas itu?
Berbicara terkait etika global, bisa jadi kita hanya akan terjebak pada sebuah mimpi indah, yaitu mimpi tentang kedamaian antarsesama manusia yang tak mungkin mewujud. Kita hanya berandai-andai, jika ada aturan bersama, dan semua individu mengikuti aturan itu, surga tentu akan hadir di bumi ini.
Mimpi indah itu juga diutarakan kaum yang percaya akan keadilan pasar. Pemerintah tidak boleh campur pada urusan pasar, dan pasar akan punya keadilan pasar, Seperti kata Smith, ada tangan Tuhan yang mengendalikan pasar.
Nyatanya, negara maju terus maju, dan negara miskin tetap merana. Mereka yang kaya bisa lebih mudah menumpuk kekayaan yang jauh lebih besar lagi, sedang mereka yang miskin terseok-seok keluar dari kemiskinan. Pasar sesungguhnya tak memiliki keadilan. Pasar tak mungkin mewujudkan etika global yang dapat diataati bersama.
Dunia bisnis tak pernah menghadirkan keadilan, mesti ada aturan yang berada di atasnya untuk mengatur, tapi, dunia bisnia tak akan peduli dengan aturan itu, kecuali aturan itu bisa mempertahankan dan mengembangkan para pebisnis itu. Istilah “win-win solution”sebenarnya hanya sebatas ungkapan kosong, seperti candu untuk membungkam mereka yang miskin.
Bagaimana dengan pemerintahan bangsa-bangsa?
Lihat saja Myanmar, mereka yang berambisi untuk berkuasa tak pernah peduli dengan nasib rakyat. Berapa banyak nyawa rakyat yang dikorbankan untuk sebuah kekuasaan.
Janji kesejahteraan untuk rakyat hanya slogan, politik hanya bisa dipuaskan dengan kekuasaan. Adakah etika bersama yang bisa mengaturnya?
Paradoks Global dan Lokal
Global dan lokal itu suatu paradoks, mendamaikannya tentu saja tidak mudah. Soekarno pernah berusaha mendamaikan internasionalisme dan nasionalisme, dengan kalimatnya yang tersohor, “Nasionalisme Indonesia harus bertumbuh dalam taman sarinya internasionalisme.”Maksudnya adalah jangan buang “Nasionalisme” dan jangan tidak peduli dengan “Internasionalisme.” jangan jadi metropolitanisme dan jangan jadi chauvinisme.
Menurut saya etika global dan lokal adalah sebuah paradoks, etika global tidak boleh menelan etika pada komunitas tertentu, demikian juga etika komunitas tertentu jangan tidak peduli dengan etika global. Berarti etika global mestinya suatu meta etika, yang mengacu pada prinsip-prinsip universal.
Persoalannya, dalam teori kebijakan dipahami bahwa batasan publik dan privat itu tidak memiliki batasan yang tegas. Artinya nilai-nilai privat bisa menjadi nilai-nilai publik, demikian juga nilai-nilai publik bisa jadi hanya sekadar nilai privat.
Deklarasi universal HAM yang diagungkan sebagai piagam mulia, saat ini menjadi polemik, dan tidak semua negara bisa menerimanya, ambil contoh, instrumen hak-hak azasi universal itu yang turunannya ada pada konvensi-konvensi, tidak semua negara meratifikasinya, artinya tidak semua negara bisa menerapkan etika global itu pada batas-batas negara mereka.
Menurut saya, etika global itu bukan suatu kondisi tertentu, tapi sebuah pencapaian yang terus menerus berlangsung, etika global itu tidak pernah berhenti pada titik tertentu. Karena etika berbicara relasi antar manusia, maka sejatinya ketika global itu harus memanusiakan manusia.
Manakala ada aturan yang tidak memanusiakan mansia, maka aturan itu perlu diperbaiki. Etika global itu bukan kitab suci, bukan sebuah standar absolut, meski etika global itu mesti mengacu pada yang absolud, dan yang basolut itu hanya Tuhan.
Memaknai Etika Global secara benar.
Sebuah etika global, adalah sebuah pencapaian umat manusia dalam bersama-sama mengambil keputusan bersama untuk kebaikan bersama.
Etika global bukan produk orang cerdik pandai, meski keterlibatannya diperlukan, tapi kaum cerdik pandai itu tidak bisa menghasilkan etika global dari kepala mereka yang terbatas.
Para cerdik pandai itu, juga tokoh-tokoh agama, jangan pernah merasa memiliki solusi tunggal untuk semua persoalan umat manusia. Sebaliknya, para cerdik pandai, tokoh agama perlu mengakui keterbatasannya, untuk saling mendengarkan dan kemudian menghasilkan aturan yang lebih baik untuk semua.
Jadi, Merumuskan sebuah etika global, seperti juga sebuah kebijakan publik perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, dan tidak boleh seorangpun merasa paling tahu yang terbaik untuk semua.
Karena itu saling mendengarkan dan menghargai keragaman pandangan perlu terus didengungkan untuk hadirnya sebuah etika yang menjadi jawaban bagi semua, meski itu sendiri tak pernah mencapai titik akhir.
http://www.binsarinstitute.com/2021/08/etika-global.html
Monday, February 5, 2024
Gereja Sebagai Persekutuan keluarga Allah
Gereja adalah tubuh yang hidup, melalui pelayanan satu dengan yang lain, gereja menampakkan pertumbuhannya. Anggota gereja yang beragam itu melayani satu dengan yang lain untuk memelihara kesehatan dan kehidupan gereja sebagai keluarga Allah.
Anggota gereja yang lebih tua perlu mengajarkan anggota gereja yang lebih muda, juga mendorong anggota yang lebih muda untuk bertahan dalam masa kesulitan. Untuk itu pemimpin rohani yang bertanggungjawab memperlengkapi jemaat untuk dapat melayani. Pemimpin rohani tentu saja tidak dapat mengerjakan semua tugas pelayanan seorang diri. Tanpa kerjasama peyanan gereja akan melemah. Dan apabila setiap anggota jemaat menghujat pemimpin rohani mereka, maka persekutuan gereja akan makin melemah, dan akhirnya terpecah=pecah.
Gereja sebagai persekutuan keluarga Allah perlu menolong anggota gereja yang memerlukan pertolongan khusus, antara lain kepada:
1. Mereka yang melanggar aturan gereja.
Apbila gereja tidak memiliki aturan atau standar, maka gereja akan kacau. Namun, dalam gereja kerap ada anggota yang melanggar aturan atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan gereja lokal. Adalah sebuah kesedihan jika anak dalam keluarga mengabaikan aturan dan stanfar yang ditetapkan dalam rumah tangga. Biasanya dengan alasan kebebasan ada saja anggota gereja yang melanggar aturan atau standar yang ditetapkan. Mereka yang melanggar aturan atau standar gereja dengan argumen tertentu atau dengan alasan kebebasan bisa menimbulkan perpecahan dalam gereja. Pada kondisi ini gereja mesti sabar untuk menolong anggota gereja tersebut kembali apada aturan atau standar yang telah ditetapkan gereja.
2. Mereka yang putus asa.
Tidak jarang dalam kehidupan keluarga Allah, gereja ada anggota-anggota yang putus asa. Anggota gereja yang seperti itu perlu didorong, dimotivasi untuk tetap tekun berharap kepada Tuhan. Anggota-anggota gereja yang lain, yang kuat perlu mendorong anggota jemaat yang putus asa itu untuk menjadi kuat dan tetap setia dalam kesulitan apapun untuk bergantung pada Tuhan.
3. Mereka yang lemah.
Tidak semua anggota gereja dapat bertumbuh dalam pemahaman Alkitab yang kuat. Pertumbuhan rohani anggota jemaat ada juga yang lambat. Mereka yang lemah adalah anggota jemaat yang perlu ditopang untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mereka yang lemah biasanya belum mampu menghadapi tantangan pergaulan yang beragama. Anggota-anggota itu perlu ditopang untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan menjadi kuat dalam Tuhan.
4. Kesabaran Membangun Persekutuan Keluarga.
Membangun persekutuan keluarga yang kuat butuh kesabaran. Mereka yang lemah pada suatu saat mungkin akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang kuat. Karena itu gereja dan anggota gereja yang kuat perlu kesabaran untuk membangun persekutuan keluarga Allah.
5. Motif Pelayanan
Motif melayani Tuhan yang benar, yakni untuk kemuliaan Tuhan merupakan kunci untuk memiliki ketekunan dan kesabaran dalam memelihara persekutuan keluarga Allah. Apabila anggota gereja melayani utnuk dapat diterima atau berpusat pada diri sendiri, maka anggota gereja itu akan kecewa. Tapi jika motif pelayanan adalah utnuk memuliakan Tuhan, respon apapun yang diterima anggota gereja ketika melayani sesamanya, dia akan tetap bertekun dalam pelayanan, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan adalah hak Allah. Jika kita melayani Untuk memuliaka Allah kita tidak akan pernah kecewa.
6. Sukacita Menanggung beban Pelayanan.
Kasih, Sukacita, damai sejahtera, Kesabaran yang adalah karakteristik rohani adalah bagian dari buah roh. Manusia tidak dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi rohani itu. Manusia hanya dapat menghasilkan kualifikasi-kualifikasi rohani itu jika mengijinkan dirinay dikuasai Roh Kudus.
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa persekutuan keluarga Allah adalah penting untuk gereja dapat bertumbuh dengan sehat. Gereja harus menolong setiap anggota jemaat yang memerlukan pertolongan, dan secara bersamaan anggota gereja saling belajar untuk saling tolong menolong untuk menghadirkan gereja yang lebih rohani dan sehat.
Dr. Binsar Antoni Hutabarat, M.Th,
Saturday, February 3, 2024
Ini 7 Perkataan Yesus Di Salib
7 Perkataan Yesus di Salib menjelaskan bahwa Yesus telah menyelesaikan rencana Allah Bapa untuk menebus dosa manusia.
Yesus mati di salib bukan karena manusia menginginkan Yesus mati di Salib. Tapi Yesus mati di salib untuk menggenapi rencana Kasih Anugerah Allah.
Penggenapan rencana kasih Allah yang dilaksanakan Yesus di salib terlihat jelas dalam tujuh perkataan Yesus di salib.
1. Ya Bapa, Ampunilah Mereka (lukas 23:34)
2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus (Lukas23: 43)
3. Ibu inilah anakmu! (Yohanes 19: 25-27)
Setelah mengucapkan tiga perkataan tersebut di atas, selama tiga jam Yesus diam, kegelapan meliputi seluruh daerah itu.
4. AllahKu-AllahKu, Mengaa Engkau meninggalkan Aku? (Matius 27: 46)
5. Aku Haus ( Yohanes 19: 28)
6. Sudah Selesai (Yohanes 19:30)
7. Ya Bapa kedalam tanganMu Kuserahkan nyawa-Ku (Lukas 23: 46)
Perkataan yang keenam, sudah selesai menjelaskan bahwa rencana kasih Allah untuk menebus dosa manusia telah dilakukan dengan sempurna oleh Yesus. Manusia berdosa tidak harus mati karena dosa, tapi medapatkan hidup kekal di surga kekal.
Yesus yang adalah Allah berinkarnasi, mengambil tubuh manusia adalah manusia yang tanpa dosa. Yesus benar-benar mati, karena itulah Yesus dikuburkan. Tapi, Yesus yang mati itu bangkit kembali pada hari yang ketiga.
Kematian Yesus mendamaikan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri,dan manusia dengan sesamanya. Maka, memperingati Jumat Agung berarti memperingat peristiwa agung yang dilakukan Yesus, dan sejatinya menjadi teladan bagi semua umat manusia di bumi untuk hidup damai dengan Allah, diri sendiri, dan sesama.
Binsar Antoni Hutabarat
http://www.binsarinstitute.com/2021/08/ini-7-perkataan-yesus-di-salib.html
Thursday, February 1, 2024
Kartel Tarif Dan Moralitas Bisnis
Kartel Tarif menunjukkan bahwa ada yang salah dalam prilaku bisnis di negeri ini. Pemerintah perlu menjaga moralitas bisnis untuk menegakkan keadilan.
Desakan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Huzna Zahir baru-baru ini, agar para operator telepon seluler segera menurunkan tarif Short Message Service (SMS) yang bernuansa bisnis tidak adil dan merugikan konsumen, terkait bisnis kartel dalam penerapan tarif SMS, perlu disikapi serius.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dalam hal ini sudah semestinya merespons penemuan tersebut. Rakyat telah cukup banyak menderita dan tak perlu lagi dibebani, sebaliknya usaha untuk meringankan beban dan penderitaan rakyat harus menjadi kepedulian semua, termasuk pengusaha bisnis operator telepon seluler.
Keberangan Ketua YLKI sesungguhnya dapat dipahami, ada informasi, produksi SMS tersebut hanya sekitar Rp. 76 per SMS, sedang tarif yang diberlakukan operator rata-rata sebesar Rp. 250 hingga Rp. 350 per SMS, berarti Operator seluler telah merengguk profit 400 persen, sejumlah keuntungan yang sangat besar ditengah-tengah kondisi rakyat yang kebanyakan sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal, rakyat sangat membutuhkan sarana informasi layaknya telepon seluler, dan sudah semestinya kehadiran telepon seluler dengan segala kemudahannya, khususnya fasilitas SMS, menjadi sarana yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui kemudahan usaha, lebih ironis lagi, keuntungan itu diraih melalui cara yang tidak adil, suatu persekongkolan pengusaha kelas kakap.
Timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan bisnis kartel dalam penerapan tarif SMS itu baru terungkap setelah berlangsung lama, dan mengapa tampaknya pemerintah belum mengambil tindakan serius, apakah ada keengganan pemerintah untuk mengintervensinya?
Dampak negative ekonomi Pasar.
Kritik yang bertubi-tubi terhadap penerapan ekonomi pasar yang dilakukan pemerintah, dan seakan sama sekali tak ada lagi kontrol pemerintah, khususnya terkait dengan problem ketidak adilan, bukan tanpa dasar.
Kita tentu paham, pasar bebas mengandung bahaya tertentu, yaitu intoleransi terhadap mereka yang dimarginalisasikan. Mereka yang lemah, miskin, baik materi maupun informasi, akan selalu menjadi objek kerakusan mereka yang kuat, apabila kondisi ini dibiarkan, tentulah yang miskin tetap akan hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, tanpa kesempatan untuk merubah nasibnya.
Moralitas, yang oleh Adam Smith dianggap sebagai “invisible Hand”, tangan yang tidak kelihatan, yang mengendalikan ekonomi pasar untuk dapat befluktuasi secara adil, terbukti hanyalah impian kosong.
Nafsu kerakusan manusia membuat mereka yang kuat sering kali berusaha memanfaatkan seluruh kelebihannya, tanpa peduli dengan nasib si miskin, ada adagium yang mewakili kebenaran tersebut, mereka yang kaya terus bertambah kaya, sedang mereka yang miskin akan tetap berada dalam lembah kemiskinan”, itulah yang terjadi dalam bisnis kartel penetapan tarif SMS jika memang terbukti.
Globalisasi yang kini didorong oleh pasar bebas harus diakui menyisakan masalah tersendiri, yaitu telah menciptakan jurang antara Negara kaya dan Negara miskin yang makin melebar, dan itu juga terjadi pada banyak negara, termasuk di Indonesia.
Rakyat yang sangat membutuhkan media informasi, khususnya dalam meningkatkan taraf hidupnya, terhambat, karena tingginya biaya yang harus dibayar per SMS, sedang operator SMS yang umumnya adalah pemilik modal, terus bergelimang dengan keuntungan yang makin memperkaya mereka, tidaklah mengherankan jika dalam bisnis ini terus saja bermunculan operator-operator baru, dan tidak juga mengherankan, jika bisnis itu terus merajalela sampai kedaerah-daerah yang tak terjangkau jaringan telepon kabel, memang ada manfaat besar dari kehadiran teleon seluler itu, namun realitas yang menyedihkan adalah, mereka yang dirugikan bukan hanya yang kaya, tetapi khususnya rakyat yang sedang dalam kondisi miskin, di kota-kota besar, telepon celuler juga telah digunakan oleh pedagang kecil, pembantu-pembantu rumah tangga, buruh, tukang ojek, juga para tukang Becak yang memiliki pandapatan amat minim, namun masih harus dihambat komunikasinya dengan tingginya biaya SMS.
Problem Ketidakadilan.
Ekonomi memang tidak dapat tumbuh jika terus diintervensi Negara begitulah tesis liberalisme yang melahirkan pasar bebas, hal itu ada benarnya, tetapi memiliki keterbatasan, karena tidak semua bidang usaha bisa diambil oleh swasta, orientasi individu dalam berusaha yang semata-mata tertuju pada profit pribadi mengakibatkan bidang-bidang yang tidak menguntungkan, meski dibutuhkan, tidak akan diambil oleh swasta, pemerintah dalam hal ini harus mengambilnya demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Di Negara Amerika Serikat yang adalah pendukung utama pasar bebas sekalipun, tidak ada seorang pun pengusaha swasta yang ingin mengambil alih NASA, karena memang tidak menguntungkan, dan pemerintah mesti mengelolanya walau terus merugi.
Hal yang perlu diwaspadai adalah Usaha yang berorientasi pada profit itu tidak mustahil akan merampas kebebasan yang lain dalam berusaha. Pemerintah dalam hal ini yang berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat semestinya berperan untuk menciptakan keadilan, KPPU dalam hal ini berkewajiban untuk mendeteksi kecurangan yang ada.
Kartel penerapan tarif SMS jika ini benar terjadi, semestinya perlu diambil tindakan agar tidak lagi merugikan masyarakat.
Tidaklah mengherankan mengapa Mohammad Hatta menawarkan koperasi, karena itu tidak dimiliki pribadi, usaha dimiliki secara bersama, dalam ekonomi pasar social ini Negara memiliki peran yang jauh lebih besar dibanding ekonomi pasar bebas, yaitu dalam hal pembagian keuntungan, sehingga peristiwa kartel tarif SMS tentu tidak akan terjadi.
Pemerintah dalam hal ini terkait ketidak adilan dalam kartel penerapan tarif perlu mengeluarkan regulasi untuk menciptakan keadilan.
Moral Bisnis Indonesia
Kartel penerapan tarif SMS jika terbukti, merupakan potret kelam bisnis Indonesia. Kita semua tentu setuju, dunia bisnis bukanlah daerah bebas nilai.
Apalagi untuk orang Indonesia yang terkenal relegius, bisnis memiliki nilai-nilai etis yang dipengaruhi oleh agama para pelaku bisnis. Mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, dan mau tak mau harus bergantung pada produk tersebut adalah tindakan yang tidak etis, dan tarif SMS yang jelas-jelas sangat berpengaruh bagi banyak orang untuk meningkatkan usahanya dan untuk menambahkan pendapatannya sudah seharusnya dibuat semurah mungkin, suatu kebutuhan masyarakat umum sudah semestinya dibuat semurah mungkin.
Dengan keuntungan kecil namun memiliki pasar yang luas, perusahaan telepon seluler akan tetap eksis, sebaliknya dengan menetapkan tarif yang tinggi peran maksimal telepon seluler tidak akan tercapai, kecuali hanya memenuhi napsu kerakusan untuk mendapatkan profit sebasar-besarnya, kemajuan tekhnologi telepon seluler untuk Indonesia ternyata belum didedikasikan untuk kepentingan orang banyak, ini adalah potret kelam bisnis tanpa moralitas yang harus segera diakhiri.
Tekat telkom untuk menurunkan biaya telepon tidak lama lagi patut dicontoh oleh para operator telepon seluler.
Binsar Antoni Hutabarat
Wednesday, January 31, 2024
Hubungan agama dan negara
Hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila sesungguhnya sudah final. Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Meski Indonesia memosikan agama pada tempat terhormat. Dengan demikian agama menjadi landasan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang secara khusus dinyatakan dalam sila ketuhanan yang maha esa.
Agama-agama di Indonesia diharapkan kontribusinya untuk pembangunan bangsa, demikian juga hal nya dalam bidang pendidikan. Untuk memberikan kontribusi maksimalnya agama-agama tidak boleh lengket dengan politik, agama tidak boleh membiarkan dirinya dikooptasi oleh kekuatan politik tertentu. Agamaisasi politik, atau politisasi agama keduanya akan merugikan agama itu sendiri.
Pemisahan Agama dan Negara.
Meskipun agama dan negara adalah dua entitas yang terpisah dan berbeda, namun pemisahan mutlak di antara keduanya, tidak mungkin dilakukan. Setidaknya ada dua alasan. Pertama, agama dan negara sebenarnya “disatukan dan diintegrasikan di dalam diri setiap individu.” Setiap individu pada saat yang sama adalah warga dari negara dan juga anggota lembaga agama. Setiap orang adalah, makhluk religius dan politik pada saat yang sama. jadi ide pemisahan mutlak dari perspektif agama sebagai “organisme” tetapi bukan sebagai “lembaga,” dari sudut pandang anggota lembaga agama yang pada saat yang sama adalah warga negara dan mungkin penguasa.
Kedua, penolakan terhadap ide pemisahan mutlak didasarkan pada keyakinannya bahwa selalu ada “karakter religius” di dalam negara dan “dimensi politik” di dalam agama. Mengenai hal ini Mark Juergensmeyer di dalam bukunya, The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State, telah berhasil menegaskan argumentasi ini. Darmaputera setuju dengan Juergensmeyer bahwa salah satu kesalahan besar dari nasionalisme sekuler adalah penegasannya bahwa politik bisa menyingkirkan agama. Dengan mengklaim bahwa politik bisa menyingkirkan agama, nasionalisme sekuler telah menyebabkan serangan balik yang diwakili oleh nasionalisme religius.Tidaklah mengherankan bahwa kaum nasionalis religius dipersatukan, di dalam istilah Juergensmeyer, “oleh musuh bersama – nasionalisme sekuler Barat – dan harapan yang sama bagi kebangkitan agama di dalam ruang publik.” Dengan demikian agama tidak bisa dipisahkan dari politik.
Juergensmeyer telah membuktikan bukan saja aspek politik dari agama, tetapi juga karakter religius dari negara. Nasionalisme sekuler, menurut Juergensmeyer, merupakan sejenis agama karena ia meliputi “doktrin, mitos, etika, ritual, pengalaman, dan organisasi sosial.”Garis antara nasionalisme sekuler dan agama selalu sangat tipis.
Dengan demikian ideologi-ideologi sekuler sama sekali tidak sekuler. Setiap ideologi, sebenarnya berfungsi sebagai “supra-agama, agama-sipil, atau agama-semu.” Dengan demikian, “politik murni” atau “agama murni” tidak pernah ada di dalam realitas. “Persimpangan” antara kedua entitas ini menimbulkan pertanyaan dasar, Bagaimana keduanya harus dihubungkan sedemikian rupa sehingga agama bisa melaksanakan tanggung jawab politisnya, dan negara melaksanakan tanggung jawab religiusnya, tanpa melanggar otonomi dan integritas masing-masing. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat relevan bagi Indonesia.
Di dalam konteks Indonesia, Pancasila adalah satu-satunya alternatif yang paling baik jika Indonesia ingin menjaga kesatuan dan keberagamannya. Menurut Pancasila, agama dan negara tidak boleh sepenuhnya dilebur, atau dipisahkan secara mutlak. Di dalam berhubungan dengan dua ideologi yang berkonflik di antara bapak-bapak pendiri bangsa tahun 1945 – apakah Indonesia Merdeka akan didasarkan pada “dasar sekuler” dimana agama secara mutlak dipisahkan dari negara, atau, apakah akan didirikan atas “dasar agama” dimana negara diatur berdasarkan agama – solusi yang ditawarkan oleh Pancasila adalah bahwa Indonesia tidak akan menjadi negara sekuler atau negara agama.
Pemisahan agama yang ketat dari negara, yang merupakan tanda cara berpikir Barat, tidak cocok bagi Indonesia yang sangat religius. Posisi agama yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia menjadikan pilihan negara sekuler sangat tidak mungkin.
Peran penting agama dalam pendidikan.
Agama memiliki peran pemersatu, dan agama juga harus diakui memiliki peran penting di dalam pendidikan. Mengutip apa yang dikatakan Paulo Freire,
“Setiap proyek pendidikan bersifat politis dan penuh ideologi.Masalahnya adalah untukkepentingan atau menentang kepentingan siapa politik pendidikan itu diarahkan.”
Pendidikan nasional Indonesia kehilangan arah, karena tidak konsistennya elit di negeri ini untuk berpegang pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 45.
Politik pendidikan nasional belum diarahkan pada kebutuhan seluruh rakyat Indonesia, dan masih melayani kepentingan tertentu. Itulah sebabnya nasionalisme Indonesia terus tergerus.
Apabila pemerintah konsisiten berpegang pada Pancasila maka agama-agama yang ada di Indonesia dapat memberikan kontribusi positifnya dalam membangun pendidikan nasional Indonesia dalam bingkai Pancasila dan semangat bhinekatunggal ika.
Dr. Binsar Antoni Hutabarat
http://www.binsarinstitute.com/2020/08/hubungan-agama-dan-negara-dalam.html
Subscribe to:
Posts (Atom)