Itulah sebabnya pemerintah daerah Papua berusaha dengan segenap tenaga untuk menekan laju pertumbuhan HIV/AIDS yang mematikan itu.
Gubernur Papua, Barnabas Suebu telah mencanangkan tanggal 1 Desember 2009 sebagai hari gerakan seluruh masyarakat Papua dalam menanggulangi HIV/AIDS. Keputusan ini tentu saja harus mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua, karena semua orang di Papua khususnya memiliki kepentingan yang sama, yakni menekan laju pertumbuhan HIV yang mengancam setiap orang di Papua.
Kita semua mafhum, HIV /AIDS bukan hanya mengancam mereka yang terlibat seks bebas, atau kelompok berisiko tinggi, tetapi juga pada istri dalam keluarga baik-baik dan anak-anak, yang merupakan gelombang keempat dan kelima penularan HIV/AIDS.
HIV/AIDS pertama kali berjangkit dikalangan pria homoseksual dan para pengguna narkoba. Gelombang kedua pada para pekerja seksual. Gelombang ketiga pada para laki-laki pelanggan, kemudian menulari istri dan pacar mereka, dan selanjutnya pada anak-anak mereka.
Salah satu persoalan klasik yang bisa menjegal perjuangan seluruh masyarakat Papua dalam penanggulangan HIV/AIDS adalah pemberian stigma dan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA). Apabila kejadian itu terus berlanjut, bukan mustahil tekad mulia Gubernur Papua itu tidak akan mendapat dukungan seluruh masyarakat Papua. Karena itu, menurut penulis, pemerintah daerah Papua harus mendampingi gerakan tersebut dengan gerakan anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Stigma dan Diskriminasi
Stigmatisasi (sangka buruk) dan diskriminasi terhadap mereka yang menderita HIV/AIDS telah menjadi fenomena biasa di Indonesia, juga di Papua. Penderita HIV/AIDS dituding sebagai orang yang tidak bermoral dan pendosa. Dalam masyarakat Papua masih ada kepercayaan bahwa HIV/AIDS adalah akibat dari sebuah kutukan.
Stigmatisasi dan diskriminasi itu mengakibatkan orang dengan HIV bukan saja sulit mencari pekerjaan, tetapi juga akan membuat mereka kehilangan pekerjaan, perumahan dan menghadapi berbagai hinaan, perlakuan yang tidak manusiawi.
Media sudah banyak melaporkan penderitaan mereka yang disingkirkan oleh masyarakat. Tindakan itu lahir akibat kepanikan anggota masyarakat yang sangat takut terjangkit HIV/AIDS, karena kurangnya pengetahuan tentang HIV/AIDS dan cara menghindarinya. Ketakutan yang berlebihan itu sering kali mampu mengikis perasaan belas kasihan pada penderita HIV/AIDS.
Stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA di Papua terbaca jelas pada usulan pemaksaan penggunaan chips atau pemberian tato sebagai tanda pada penderita HIV yang berbahaya, yang dikuatirkan akan dengan sengaja menyebarkan virus itu kepada orang lain.
Tujuannya adalah, dengan adanya chips itu orang yang belum terinfeksi bisa waspada ketika berdekatan dengan mereka yang menderita HIV, dan orang yang terinfeksi tidak akan berani secara sengaja menyebarkan virus tersebut kepada orang lain.
Jika penderita HIV nekat menyebarkan virus itu pada orang lain, mereka akan terkena sanksi hukuman.
Semangat diskriminasi beberapa anggota DPRD Papua itu bermuara pada usaha melegalkan tindakan diskriminasi itu dalam bentuk peraturan daerah provinsi (raperdasi), yang kemudian melahirkan kontroversi dan berakibat dihentikannya pembahasan raperdasi tersebut.
Semangat pencetus aturan yang diskriminatif terhadap ODHA itu tentu tidak dengan sendirinya padam setelah pembekuan raperdasi yang kontroversial itu.
Kepanikan karena takut terjangkit HIV/AIDS akan membuat mereka nekat, dan dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap ODHA dengan menghadirkan aturan-aturan yang diskriminatif untukmelindungi diri mereka. Ini adalah persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah Papua untuk mensukseskan gerakan penanggulangan HIV/AIDS di Papua.
Pemerintah daerah Papua perlu mendengar perasaan frustasi penderita HIV/AIDS sebagaimana yang pernah diungkapkan di Jakarta, 29 November 2006, lewat empat puluh orang penderita HIV/AIDS yang berdemo di bundaran Hotel Indonesia (HI) menolak perlakuan tidak adil yang mereka terima. Demonstrasi itu merupakan cetusan betapa pahitnya hidup penderita HIV/AIDS. Disamping harus berjuang melawan penyakit karena menurunnya kekebalan tubuh akibat terinfeksi HIV, mereka juga harus mengalami penderitaan karena ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh anggota keluarga mereka.
Suara frustasi penderita HIV pada demonstrasi itu tercetus saat mereka melontarkan ancaman akan menularkan virus yang ada dalam tubuh mereka kepada masyarakat umum, termasuk dokter dan aparat kepolisian jika diskriminasi terhadap mereka tidak dihentikan.
Rumor tentang pelaksanaan ancaman itu kemudian juga terdengar di berbagai tempat, juga di Papua.
Ancaman itu tentu saja amat menakutkan, tapi secara bersamaan mestinya mengingatkan masyarakat bahwa itu adalah luapan rasa frustasi ODHA yang tak lagi mampu menanggung penderitaan, dan membutuhkan pertolongan semua pihak.
Penderita HIV/AIDS jangan lagi dibebani dengan stigmatisasi dan diskriminasi.
Ancaman penderita HIV/AIDS yang sedang frustasi itu juga tidak boleh dijadikan “kambing hitam” atas tingginya penularan virus tersebut. Apalagi jika kemudian itu dijadikan dasar untuk melegalkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA.
Kepanikan dalam menangani bencana HIV/AIDS bisa saja melahirkan kebijakan prematur yang bersifat diskriminatif.
Kebijakan prematur tersebut tentu saja tidak produktif dalam mengatasi bencana HIV/AIDS yang sesungguhnya membutuhkan kerja sama semua fihak, baik penderita maupun mereka yang belum terjangkit, dan pemerintah daerah harus berusaha mengatasi persoalan itu.
ODHA juga manusia
Tepatlah apa yang dikatakan Prof Jonathan Mann (almarhum), perintis paduan ilmu kesehatan dan HAM Universitas Harvard dan mantan Direktur Program Global WHO, ketika menjelaskan bahwa program penanggulangan AIDS di suatu negara bisa berhasil dengan cara merangkul, “memanusiakan” orang-orang dengan HIV/AIDS.
Penderita HIV/AIDS yang diterima dengan baik tentu saja akan bersedia ikut dalam usaaha penaggulangan wabah itu. Hanya dengan cara itulah keterlibatan seluruh masyarakat Papua dimungkinkan.
Sesungguhnya, penderita HIV/AIDS memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya, kemanusiaan mereka tidak pernah terhapus karena penyakit yang mereka derita, apalagi penyakit itu juga bukan pilihan mereka. ODHA juga manusia dan kemanusiaannya itu tidak bisa tercabut. Perlakuan manusiawi itu akan membuat mereka tidak akan merelakan saudara-saudara mereka di Papua menderita penyakit yang sama dengan apa yang mereka sedang derita.
Secara internasional, pengakuan pentingnya menghargai ODHA sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang mulia juga tertuang dalam deklarasi UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) pada tahun 2001. Indonesia merupakan salah satu dari 189 negara yang menandatangani deklarasi tersebut. Karena itu sudah seharusnya penggulangan HIV/AIDS di Papua, dan seantero Indonesia memerhatikan deklarasi itu.
Penderita HIV/AIDS sudah semestinya mendapatkan perlakuan yang manusiawi, dan dengan bekerjasama dengan merekalah kita bisa memutus rantai penyebaran penyakit itu.
Anti Stigma dan Diskriminasi
Sesungguhnya tak ada alasan sahih untuk mendiskriminasikan mereka yang terinfeksi HIV/AIDS, apalagi saat ini banyak diantara mereka yang terinfeksi HIV/AIDS adalah anggota keluarga baik- baik. Melalui berbagai cara, HIV/AIDS menjangkiti banyak anggota keluarga baik-baik itu, bahkan diantara mereka yang menderita HIV/AIDS ada juga anak-anak, karena terlahir dalam kandungan ibu penderita HIV.
Mengacu pada Deklarasi Universal HAM, siapapun tak boleh mencabut hak asasi seseorang, demikian juga sebuah virus HIV tidak bisa mencabutnya. Sikap-sikap yang diskriminatif dan mendeskreditkan kedudukan ODHA dalam masyarakat jelas pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
Penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua, hanya mungkin terjadi jika promosi anti stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dilaksanakan dengan konsisten dan konsekwen seiring dengan gerakan penanggulangan HIV/AIDS. Hanya dengan itulah program penanggulangan HIV/AIDS yang melibatkan seluruh masyarakat Papua dapat terwujud.
Disamping itu, kampanye anti stigma dan diskriminasi yang menjadi bagian dalam program penggulangan HIV/AIDS ini juga akan menolong pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan di Papua, karena HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga memiskinkan keluarga yang terjangkit HIV/AIDS, apalagi jka mereka diperlakukan secara diskriminatif.
Binsar Antoni Hutabarat
No comments:
Post a Comment