Problem keadilan yang sering kali hadir dalam implementasi pasar bebas, sering kali luput dari pengamatan pemerintah. Lonjakan harga yang terus terjadi pada berbagai barang kebutuhan adalah bukti yang tak terbantahkan, khususnya lonjakan harga pada produk kebutuhan orang banyak, anehnya, lonjakan harga itu tidak pernah kembali pada keadaan sedia kala, fluktuasi harga tidak terjadi, yang ada hanyalah kenaikan harga yang bebas dari pengaruh.
Kini, lonjakan harga itu juga terjadi pada kedelai, dan membuat perajin tahu tempe kelimpungan, pasalnya, mereka tak mempunyai kekuatan untuk mengikuti harga yang terus melambung, melepaskan ketergantungan pada kedelai berarti kehilangan pekerjaan, dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Harga kedelai yang terus melambung, naik 100%, dari kondisi normal Rp. 3.500,- per kilogram menjadi sekitar Rp. 7.500,- per kilogram, telah membuat perajin Tahu Tempe kelimpungan, mereka seperti menghadapi buah simalakama, menaikkan harga tempe akan megurangi permintaan, menahan kenaikan harga mendatangkan kerugian, usaha menurunkan kualitas tempe tahu dengan pengurangan bahan baku kedelai dengan tidak menaikkan harga, tetap saja mengakibatkan merosotnya permintaan, lebih parah lagi kejadian itu terjadi ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli.
Jika kondisi ini dibiarkan pastilah akan memiliki dampak luas.
Puluhan ribu industri tahu tempe di Indonesia terancam bangkrut, tercekik oleh terus meroketnya harga kedelai yang berlangsung beberapa bulan ini.
Konsumen kedelai yang meliputi 1,2 juta industri kecil Tahu Tempe dan 5000 perusahaan besar yang melebihi 3,2 juta tenaga kerja diseluruh Indonesia harus menerima dampaknya.
Meroketnya harga kedelai itu mengakibatkan harga tempe naik 150% dipasaran, ini membuat permintaan tempe tahu menurun drastis.
Wajar saja jika sekitar 3000 anggota Kopti se-Jawa menggelar demo di depan Istana senin, 14 Januari 2008 untuk meminta pemerintah menstabilkan harga kedelai, gonjang-ganjing harga kedelai ini sudah berlangsung beberapa bulan.
Kenaikan harga kedelai yang fantantis tersebut selain disebabkan oleh menurunnya produksi kedelai dalam negeri akibat makin menyempitnya lahan tanaman kedelai, juga akibat kenaikan harga kedelai di luar negeri, dinilai, itu terkait penggunaan kedelai untuk bahan bakar biofuel.
Kenaikan kedelai di luar negeri ini sangat memukul para pengusaha tahu tempe khususnya, karena umumnya mereka lebih menyukai menggunakan bahan baku kedelai impor yang bungkilnya berukuran lebih besar dibanding kedelai lokal, hampir 80% persen bahan baku memakai kedelai impor.
Di tengah kondisi memprihatinkan itu terdengar suara miring tentang adanya kartel importir kedelai, apalagi dengan harga jual yang ditetapkan para importir saat ini yang relative sama, padahal sebelumnya bisa berbeda, suara tidak sedap itu pun bergaung keras, adanya kartel kedelai itu juga diakui oleh menteri perdagangan, meski itu di bantah oleh perusahaan pengimpor kedelai.
Harus diakui, kartel importir kedelai itu bukan sesuatu yang sulit terjadi dengan terbatasnya Negara-negara pensuplai kedelai seperti Amerika, Argentina, Tiongkok, dan India, itulah sebabnya ada desakan untuk perluasan Negara pensuplai kedelai yang kemudian mencuat kepermukaan, sebagai solusi cepat untuk mengendurkan ketegangan itu.
Kita semua mafhum, kedelai memang bukan kebutuhan yang setingkat dengan beras yang selalu menjadi prioritas pemerintah untuk menstabilkan harganya, namun dampak kenaikan harga kedelai ternyata juga memiliki pengaruh yang amat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya industri kecil, apalagi ditengah belum berhasilnya pemerintah mendorong peningkatan sektor riil, upaya untuk menstabilkan harga kedelai mesti menjadi prioritas pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang menjadi persoalan pelik di negeri ini, dan pemerintah tidak boleh terus berada dalam kebimbangan, sebab rakyat menantikan tindakan cerdas pemerintah.
Minimnya perencanaan
Pemerintah tentu bukannya tidak tahu, bahwa produksi kedelai terus merosot sedang konsumsi kedelai terus meningkat.
Luas tanaman kedelai kini tinggal 600 ribu hectare, padahal tahun 1997 seluas 1,2 juta hectare. Dari kebutuhan sebesar 2 juta ton yang dapat dipenuhi dari produksi lahan dalam negeri hanya 1,2 juta ton, padahal jika pemerintah memperbanyak penggunaan benih kedelai hibrida, kebutuhan akan kedelai dapat dipenuhi oleh hasil dalam negeri, benih hibrida mampu memproduksi 6-7 ton per ha, jadi jika luas tanaman kedelai 600 ribu ha, hasilnya jelas melampaui kebutuhan.
Kegagalan untuk memenuhi pasokan kedelai jelas terkait minimnya perencanaan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri.
Alasan penggunaan kedelai sebagai bahan bakar biofuel yang dianggap sebagai biang keladi lonjakan harga kedelai jelas tidak bisa menjadi pembenaran, karena pemenuhan kebutuhan itu pun mestinya terencana dengan baik.
Minimnya usaha pemerintah untuk membuka hubungan dengan Negara-negara penghasil kedelai jelas merupakan kelalaian memerhatikan kebutuhan perajin tempe yang terancam bangkrut itu.
Minimnya usaha pemerintah untuk membuka hubungan dengan Negara-negara penghasil kedelai merupakan bukti minimnya antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan yang terjadi dalam lonjakan harga kedelai, belum lagi kelambatan pemerintah untuk menurunkan bea masuk yang kini dianggap sebagai usaha yang penting untuk menurunkan harga kedelai, kejadian tersebut sepatutnya tak boleh terjadi, apalagi diulangi.
Alasan pemotongan biaya masuk yang akan merugikan petani dalam negeri juga tidak bisa dibenarkan, karena itu hanyalah tindakan sementara, yang utama adalah bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen kedelai dalam negeri, agar mereka dapat tetap berusaha, apalagi jumlahnya tidak sedikit.
Pemerintah seharusnya menekankan pada program-program yang merupakan kebutuhan orang banyak, itu adalah tindakan adil dan bijaksana.
Pemerintah baru memutuskan pembebasan bea masuk setelah aksi demo pedagang tahu tempe, tapi itu pun masih menjadi tanda Tanya besar, bagaimana mungkin penghapusan bea masuk yang hanya 10% itu bisa menstabilkan harga kedelai yang sudah naik sampai lebih dari 100%.
Isu adanya kartel importir kedelai perlu direspon, jika benar terjadi, ini adalah sisi kelam wajah bisnis Indonesia, Tindakan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mematikan kesempatan rakyat banyak dalam berusaha, khususnya mereka yang kurang beruntung, jelas tindakan yang tidak etis, jauh dari nilai-nilai manusiawi yang didasarkan pada nilai-nilai religius, namun mengembalikan impor kedelai pada Bulog yang sarat dengan korupsi juga tidak memberikan harapan pasti.
Pada persoalan ini tetap saja pemerintah tidak boleh hanya melemparkan kesalahan pada perusahaan pengimpor kedelai. Kelambanan pemerintah untuk menjalain hubungan dengan Negara-negara baru penghasil kedelai jelas menjadi pelajaran serius untuk tidak terulang kembali, dan pemberian sanksi harus diberikan agar peristiwa itu tidak terulang lagi, jika memang sungguh terjadi.
Problem ketidak adilan (problem of Justice)
Gonjing-ganjing harga kedelai adalah gambaran kepelikan implementasi keadilan bagi semua, khususnya pemberian keadilan bagi mereka yang lemah.
Apabila kartel importir kedelai benar diberlakukan, problem ketidak adilan jelas menjadi persoalan serius dalam meningkatkan gairah berusaha yang saat ini diperjuangkan oleh pemerintah.
Namun, minimnya perhatian pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perajin tempe tahu akan kebutuhan kedelai, khususnya industri kecil, telah menciptakan marginalisasi dalam berusaha.
Pemerintah dalam hal ini mesti tanggap untuk memberikan keadilan bagi puluhan ribu perajin tempe yang terancam bangkrut.
Binsar Antoni Hutabarat
No comments:
Post a Comment